Pentingnya Badan Diklat
  • Bertambahnya kewenangan propinsi berdasarkan PP 38/2007 membutuhkan pengelolaan diklat yang lebih profesional.

  • Jumlah aparatur propinsi yang cukup memerlukan pembinaan berbagai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang spesifik melalui pendidikan dan pelatihan.

  • Badan Diklat telah mendapatkan akreditasi dan sertifikat LAN RI untuk Diklat Pra Jabatan Tk.I, Tk. II dan Tk. III, Diklat Pim Tk. III dan Tk. IV, serta akreditasi Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Diklat Teknis Pertanian Teknologi.

  • Pengelolaan Diklat mulai dari perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pasca diklat memerlukan koordinasi dengan Dinas/Instanasi vertikal di propinsi.

  • Pengelolaan lembaga pendidikan dan latihan mencakup sub sistem tenaga fungsional Widyaiswara, kurikulum, manajemen, ketatalaksanaan, dan sarana serta prasarana, dengan karakter spesifik yang memerlukan lembaga yang mandiri.

  • Menurut PP Nomor 101 tahun 2000, Badan Diklat juga berperan sebagai pembina Diklat kabupaten/kota dan Diklat Instansi vertikal, meliputi pembinaan kelembagaan, SDM, program, kurikulum, silabus dan proses pendidikan dan pelatihan.

  • Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional Widyaiswara (termasuk pengusulan dan penetapan sertifikasi WI) yang sangat spesifik menyangkut kualifikasi ilmiah widyaiswara membutuhkan lembaga diklat yang mandiri.

  • Badan Diklat Propinsi Sumatra Barat yang berdiri sejak tahun 1985 telah memiliki sarana dan prasarana memadai (lahan seluas 3 Ha), ruang belajar dan pustaka serta asrama yang dapat menampung 250 orang peserta. Pengelolaan aset daerah ini juga membutuhkan lembaga yang mandiri.

  • Dalam era pembangunan pendidikan, Diklat merupakan ujung tombak peningkatan kualitas SDM aparatur. Sementara diklat-diklat di propinsi lain berkembang pesat, Sumbar juga harus mengembangkan Badan Diklat menjadi lebih profesional.

  • Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, Diklat juga dapat berperan mengkoordinasikan diklat-diklat instansi teknis untuk menyelenggarakan diklat keterampilan bagi masyarakat.

  • Sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2001 tentang Diklat Satu Pintu, semua bentuk Diklat aparatur dikoordinasikan oleh Badan Diklat. Sementara dinas/instansi hanya dapat melaksanakan kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan orientasi yang tidak lebih dari 3 hari kerja.

  • Kepemerintahan yang baik (Good Governance) sangat ditentukan oleh aparatur yang profesional. Aparatur yang profesional akan dapat dilahirkan melalui pendidikan dan latihan pada lembaga yang juga profesional. Untuk itu, lembaga Diklat perlu dikembangkan menjadi lembaga yang lebih profesional pada masa yang akan datang.
Online Chat
Pengunjung Online

Pengunjung: 3, Anggota: 0...
paling banyak online: 56
(anggota: 0, pengunjung: 56) pada 23 Apr : 20:52
RSS Feed
rss1.0
rss2.0
rdf
Statistik
Copyright (c) Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Sumatra Barat

Development & Design by Djamboe WebDesign